Skip to main content

Bawaslu Membentuk Kader-Kader menjadi Gugus Tugas Pengawasan Partisipatif

Bawaslu Wonosobo- Melaksanakan Pertemuan ke dua Desa Lebak dengan menghadirkan unsur-unsur masyarakat, guna menjadi kader-kader pengawasan partisipatif Pemilu dan Pilkada.

Rabu 30 Oktober 2019 Bawaslu bersama dengan Masyarakat yang di undang dalam acara sosilaisasi dan rapat koordinasi membahas kembali terkait Desa Pengawasan Pemilu. Pada pertemuan tersebut membahas tentang pelanggaran-pelangaran Pemilu dan Pilkada sekaligus sanksi hukumnya. Masyarakat mampu memahami tas apa yang diberikan Bawaslu Kabupaten Wonosobo bahwa sanksi hukumnya cukup berat.

jj

Danil Arvian selaku Divisi Pengawasan HUmas dan Hubal mengharap bahwa masyarakat siap mengawasi dan ikut serta menolak politik uang. Menyampaikan sanksi hukum politik uang yang terdapat pada Undang-Undang No 10 tahun 2016 pasal 187 ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagi imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu , atau tidak memilih calon tertentu sebagai mana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

jj

Suroso Kaur Kesra Pemerintahan Desa Lebak berharap agar masyarakat Desa Lebak lebih cerdas dalam memilih pemimpin, dan menilih bukan karena uang, dengan begitu masa depan anak cucu yang berkeinginan menjadi pemimpin dengan kualitas dan kompetensi baik bisa ikut berpartisipasi walau tidak memiliki uang. (Umi Ema Habibah/Humas Bawaslu Wonosobo)