Skip to main content

Bawaslu Wonosobo Minta Keterangan KPU, Pemkab dan Parpol

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Wonosobo meminta keterangan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta partai politik pengusung calon legislatif (Caleg), terkait dugaan pelanggaran atas alat peraga kampanye (APK) yang mencantumkan pejabat publik Wonosobo.

Ketua Bawaslu Wonosobo, Sumali Ibnu Chamid mengungkapkan, pemanggilan kepada pejabat KPU Wonosobo, dimaksudkan untuk memberikan keterangan sebagai ahli, guna menghimpun data-data dugaan AKP melanggar. Hal itu dikarenakan dalam APK tersebut terdapat konten informasi yang menyebutkan nama terang, foto dan nama jabatan pejabat publik di Wonosobo.

Dengan keterangan dari pihak penyelenggara pemilu tersebut, pihaknya ingin mendengar penjelasan secara langsung, penilaian penyelenggara pemilu mengenai APK yang ditemukan Bawaslu di sejumlah lokasi di Wonosobo tersebut.

"Kami juga mengundang pejabat dari DPMPTSP Wonosobo untuk mengetahui kenapa bisa APK itu bisa terpasang di papan reklame milik mereka," ujar dia.

Menurut Sumali, terkait pemanggilan kepada pejabat DPMPTSP Wonosono, karena kedatangan perwakilan pejabat dinas setempat melebihi waktu yang dijadwalkan, akhirnya Bawaslu kembali menjadwalkan pada Senin (12/11) mendatang. Pemanggilan tersebut nantinya akan dibarengkan harinya dengan pemanggilan kepada calon legislatif dan pejabat publik Wonosobo terkait.

Sementara itu Komisioner KPU Wonosobo, Dian Kartika Wulandari mengaku memberikan keterangan kepada Bawaslu mengenai beberapa aturan-aturan yang diatur oleh KPU, baik mengenai lokasi, jumlah dan konten apa saja yang boleh serta batasan-batasan aturan yang ada di KPU.

"Secara normatif kami menyampaikan mengenai lokasi yang boleh dan tidak di mana, ukuran apa saja yang boleh dicetak oleh peserta pemilu," ungkapnya.

Karena, kata dia, ada dua kategori APK, pertama APK yang difasilitasi oleh KPU dan APK yang penambahan sendiri. Terkait APK yang dimaksud menjadi temuan Bawaslu masuk dalam kategori APK penambahan sendiri. Kegiatan sosialisasi juga sudah beberapa kali dilakukan dengan mengundang partai poloitik maupun dinas-dinas terkait.

"Untuk APK penambahan ini memang tidak dilaporkan ke kami," jelasnya.

(suaramerdeka.com)