Skip to main content

Mendengarkan Saran Kaum Disabilitas Dalam Pemilu

Bawaslu Wonosobo terus berupaya menjangkau semua kalangan dalam sosialisasi Pemilu. Salah satunya komunitas Disabilitas di Wonosobo. Melalui forum sosialisasi Bawaslu menghimpun berbagai masukan dari perwakilan disabilitas seperti Kaum tuna rungu dan wicara, tuna netra serta tuna daksa. Tujuanya untuk menjamin Pemilu untuk semua.

“Hari ini, kami kumpulkan sekitar lima puluh orang perwakilan dari beberapa komunitas disabilitas,” ungkap Sumali Ibnu Chamid Ketua Bawaslu Wonosobo disela Sosialisasi yang dihelar pada 8 Maret 2019 di The Basement Caffe Hotel Surya Asia.

Pria yang akrab disapa Mas Ale ini mengatakan, Bawaslu sengaja menghadirkan perwakilan Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia, Ikatan Tuna Daksa Wonosobo dan Gergatin (Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia). Menurutnya berdasarkan hasil pemutakhiran data pemilih, jumlah disabilitas di Wonosobo yang memiliki hak suara pada Pemilu 2019 mencapai seribu lebih.

“Peserta yang hadir hari ini, merupakan perwakilan dari pengurus tiap kecamatan. Acara kita kemas, Bawaslu mendengarkan masukan dari kaum disabilitas tentang Pemilu, dari pelayanan sampai dengan menekan pelanggaran Pemilu,”katanya.

Masukan dari kaum disabilitas ini, kata Ale, akan ditindaklanjuti. Misalnya tentang pelayanan informasi, pelayanan penggunaan hak pilih, sampai dengan bagaimana cara melaporkan pelanggaran pemilu.

dISABILITAS

“Masukan dari kaum disabilitas ini, akan kami rekomendasikan kepada KPU. Misalnya saja tentang akses TPS, layanan informasi bagi semua kalangan disabilitas dan lainnya,”ujarnya.

Danil Arviyan Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, memberikan pemahaman bahwa disabilitas berhak atas pendataan khusus, berhak mendapat TPS yang sesuai, berhak mendapat surat suara khusus dan berhak mendapat pendampingan.

“Kami juga ajak sahabat disalibitas untuk awasi pemilu,”katanya.

Wawan Ketua Gergatin dalam forum tersebut, mengajukan saran kepada penyelenggara Pemilu. Menggunakan bahasa isyarat, Wawan menyampaikan agar dalam penyelenggaran Pemilu di TPS ada akses informasi yang jelas termasuk menggunakan bahasa simbol.

“Sehingga dari kami tidak merasakan kesulitan, karena tidak semua TPS ada petugas penterjemah saat kami butuh informasi,” kata Wawan diterjemahkan oleh pendampingnya.

Sementara Rio perwakilan dari Tuna Daksa menanyakan apabila ada pelanggaran Pemilu, bagaiamana cara mereka melaporkan. Misalnya saja ketika terjadi pelanggaran money politik.

“Misalnya ada tindakan pelanggaran bagaimana cara kita melapor dan apa ada jaminan keamanan,” Tanya Pria yang kehilangan kedua tangan akibat kecelakaan itu.

Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut Eko Fifin Haryanti Koordinator Divisi Penindakan mengatakan, bahwa semua warga yang sudah memiliki hak pilih memiliki hak yang sama untuk melaporkan. Bisa melalui Pengawas TPS, Pengawas Desa dan Bawaslu kabupaten.(Ema/Red)