Skip to main content

Pilot Project Desa Anti Politik Uang Kecamatan Kepil

Desa Burat Kecamatan Kepil menjadi salah satu pilot project program Desa Anti Politik Uang yang sedang digalakkan oleh Bawaslu. Desa Burat adalah salah satu Desa di Kabupaten  Wonosobo yang letak geografisnya berada di perbatasan dengan Kabupaten Purworejo.

Hari ini Selasa, 29 November 2019 Bawaslu Kabupaten Wonosobo mengadakan pertemuan dengan warga Desa Burat di Balai Desa Burat guna melaksanakan amanat lembaga tersebut. Dalam pertemuan tersebut Bawaslu mengundang para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan perwakilan tokoh perempuan dari Dusun Krungsung Desa Burat serta seluruh perangkat Desa Burat.

nasir

Kepala Desa Burat menyampaikan kepada warga bahwa program Bawaslu ini sejalan dengan program Desa yang sedang dicanangkan oleh Kepala Desa yaitu menggalakkan anti politik uang dalam semua jenis pemilihan. Ir. Gunawan Setyadi yang akrab disapa Pak Gun tersebut menyampaikan melalui sambutan di depan warganya untuk menolak semua praktik politik uang.

Dalam kesempatan yang sama Nasir Salasa Anggota Bawaslu Kabupaten Wonosobo yang sekaligus juga menjabat sebagai Koordinator Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia menyampaikan materi Peran Serta Masyarakat dalam Pembentukan Desa Anti Politik Uang.

Sebelumnya beliau menyampaikan ucapan terima kasih dari Bawaslu Kabupaten Wonosobo kepada Kepala Desa Burat dan Perangkat Desanya yang telah menyambut dengan sangat baik program Desa Anti Politik Uang yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Wonosobo. Bahkan Kepala Desa Burat berjanji akan melanjutkan program yang baik ini kedepannya.

Selanjutnya Nasir Salasa mengajak seluruh warga Desa untuk ikut berperan aktif dalam Program Desa Anti Politik Uang ini karena bagaimana pun juga program ini dilaksanakan bukan demi kepentingan Bawaslu, akan tetapi ini dilakukan untuk kebaikan warga Desa sendiri.

warga

Masyarakat yang hadir dalam pertemuan tersebut menyimak dengan khidmat semua materi yang disampaikan, apalagi dalam paparan materinya Nasir menyampaikan aturan2 mengenai Praktik Politik Uang. Dalam undang-undang no 10 tahun 2016 dijelaskan bahwa pelaku praktik politik uang dapat dikenai sanksi kurungan penjara hingga 6 tahun atau denda mencapai satu milyar rupiah. "Hati-hati bapak/ibu, jangan sampai gara2 uang sebesar 50rb s.d. 100 rb bapak/ibu dipenjara 6 tahun" tuturnya.

Nasir juga menyampaikan bahwa setelah pertemuan tersebut Bawaslu akan melaksanakan pertemuan lagi hingga 4 kali yang akan ditutup dengan peresmian Desa Burat sebagai Desa Anti Politik Uang nantinya.

Kepala Desa Burat yang juga menjabat sebagai Sekretaris Pusat Asosiasi Kontruksi Apkindo ini juga menyampaikan harapannya ke depan dengan adanya program Desa Anti Politik Uang tersebut dapat melahirkan pemimpin2 baru yang amanah dan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. (Santo/Humas Bawaslu Wonosobo)