Skip to main content

Bawaslu Wonosobo Meresmikan Desa Sigedang sebagai Desa APU

Sigedang desa APU

Wonosobo – Bawaslu Wonosobo meresmikan Desa Sigedang, Kabupaten Wonosobo, sebagai Desa Anti Politik Uang (APU). Kegiatan di Pelataran Kebun Teh Tambi Desa Sigedang itu dilaksanakan pada Selasa (25 Mei 2021).

Peresmian dihadiri oleh Anggota Bawaslu Jateng Anik Sholihatun, Pimpinan Bawaslu Wonosobo dan warga masyarakat. Rangkaian kegiatan terdiri dari sambutan, launching, deklarasi, FGD dan penanaman pohon secara simbolis.

Kepala Desa Sigedang Mat Habib menyambut dengan baik adanya pembentukan Desa Anti Politik Uang. “Dalam pemilihan harus bisa jeli dan bisa mendeklarasikan desa yang memiliki karakter dalam menolak proses pemilihan yang tidak sehat,” kata Mat Habib.

Masyarakat Desa Sigedang menyadari bahwa proses berdemokrasi sudah tumbuh dalam lingkungan Desa seperti saat memilih Kepala Desa, sehingga besar harapan masyarakat adanya program pembentukan Desa APU dapat lebih menguatkan peran berdemokrasi dalam masyarakat.

Ketua Bawaslu Kab. Wonosobo Sumali menyatakan, gerakan kepemudaan di Desa Sigedang sangat masif dalam menyuarakan perkembangan desa dalam berbagai aspek baik ekonomi, sosial, politik dan budaya. “Melalui keaktifan kepemudaan menjadi salah satu peran Bawaslu hadir untuk saling mengelaborasi menyuarakan partisipasi berdemokrasi,” ungkap Ale.

Dalam kesempatan tersebut Kordiv Pengawasan Bawaslu Jateng Anik Sholihatun menegaskan bahwa proses pemilihan akan menentukan kualitas demokrasi sehingga harus disesuaikan dengan kearifan lokal setempat agar masyarakat dapat melakukannya dengan penuh totalitas.

“Jika sudah terjadi kasus pemimpin yang korupsi kebanyakan dari kita menghujat padahal kebanyakan pemimpin yang terpilih adalah kita yang memilih artinya ada sebuah kaitan atas hal tersebut” ungkap Anik.

Ketika dalam kasus terdapat pemimpin tertangkap operasi tangkap tangan (OTT) kewajiban sebagai masyatakat pemilih harus dapat merenungkan bahwa ada keterlibatan warga dalam memilih. Bawaslu secara yuridis melakukan pengawasan dalam Pemilu dan Pemilihan. Namun Bawaslu memiliki keterbatasan secara waktu dan personil, sehingga membutuhkan peran partispatif warga.

“Pemilu bukan tujuan akhir dan Pillkada hanya merupakan sarana, yang paling penting itu mengawal hasilnya. Janji yang harus diwujudkan, namun jika tidak ada perubahan nasib berati tidak berjalan fungsi pemilihan tersebut” tegas Anik.

Anik juga menambahkan, tujuan Bawaslu bermitra dengan publik agar Pemilu yang sudah dilalui dengan proses yang berat dapat melahirkan hasil yang bermanfaat untuk masyarakat. Kedua mempersipakan pemilu kedepan supaya tidak terjebak lagi dalam kesalahan yang sama.

“Hari ini kita bersama menanam, besok pada Pemilu 2024 kita akan memanen hal baik. Pulang dari kegiatan ini sampaikan dan perluas informasinya jangan berhenti di sejumlah person yang hadir saat ini” harap Anik. (Yusuf/Humas Bawaslu Jateng)