Bawaslu Wonosobo dan Pemkab Wonosobo Tandatangani MoU, Perkuat Kolaborasi Demokrasi dan Pembangunan Masyarakat

Wonosobo – Bawaslu Kabupaten Wonosobo bersama Pemerintah Kabupaten Wonosobo melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) pada Rabu (23/9/2026) di Pendopo Kabupaten Wonosobo. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antara kedua lembaga dalam mendukung pendidikan demokrasi dan berbagai program yang bermanfaat bagi masyarakat.

Acara dipandu oleh Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo, Aldiana Kusumawati. Dalam rangkaian kegiatan tersebut turut dibacakan program kerja kolaborasi yang akan dilaksanakan bersama oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan Bawaslu Kabupaten Wonosobo ke depan.

Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat dalam sambutannya menyampaikan bahwa kondisi dan iklim politik di Kabupaten Wonosobo selama ini berjalan dengan baik. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu terus dijaga melalui kerja sama seluruh pihak, termasuk dalam menghadapi pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades).

“Kita ingin Pilkades tanggal 25 November nanti berjalan aman dan damai. Masyarakat bisa datang memilih dengan ceria dan bahagia, tanpa tekanan, baik politik uang maupun tekanan dari pihak lain,” ujarnya.

Bupati Wonosobo juga menyampaikan bahwa dinamika politik di tingkat desa perlu menjadi perhatian bersama. Sejumlah desa dinilai telah memiliki program dan tata kelola yang baik serta dapat terus didorong menjadi contoh positif bagi desa lainnya. Pemerintah Kabupaten Wonosobo juga berharap berbagai persoalan pembangunan masyarakat, termasuk persoalan sosial dan stunting, dapat terus diselesaikan hingga tingkat desa.

Menurutnya, kondisi politik di masing-masing desa memiliki karakter yang berbeda. Ada desa yang relatif kondusif, namun ada pula wilayah yang memiliki dinamika dan kontestasi cukup tinggi. Karena itu, ia mengapresiasi upaya Bawaslu Kabupaten Wonosobo dalam memberikan pendidikan dan penguatan demokrasi di tingkat desa.

“Kami berterima kasih atas kerja-kerja Bawaslu dalam meningkatkan demokrasi di tingkat desa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dapat menekan seminimal mungkin hal-hal yang tidak baik,” katanya.

Ia berharap kolaborasi tersebut juga dapat memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan demokrasi ke depan, termasuk dalam menghadapi agenda Pemilu tahun 2029. Pemerintah Kabupaten Wonosobo, lanjutnya, akan terus memberikan fasilitasi sesuai dengan kemampuan dan kapasitas APBD Kabupaten Wonosobo.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Wonosobo Ir. Sarwanto Priadhi menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo terhadap berbagai upaya penguatan demokrasi yang dilakukan Bawaslu.

“Kami berterima kasih atas harapan yang disampaikan Bapak Bupati. Kami juga berterima kasih karena melalui Kesbangpol, Bawaslu telah dilibatkan dalam penyelenggaraan pendidikan terkait Pilkades,” ujarnya.

Sarwanto Priadhi menyampaikan bahwa Bawaslu Kabupaten Wonosobo terus menindaklanjuti program penguatan demokrasi hingga tingkat desa, salah satunya melalui desa binaan yang berkomitmen menjadi Desa Anti Politik Uang. Program semacam ini juga telah menjadi bagian dari kegiatan penguatan demokrasi yang dilakukan Bawaslu Wonosobo.

Menurutnya, penguatan demokrasi dari tingkat paling bawah menjadi penting agar proses demokrasi di Kabupaten Wonosobo semakin berkualitas. Ia berharap Wonosobo dapat terus memberikan contoh positif dalam pembangunan demokrasi.

“Mudah-mudahan kolaborasi ini menjadi kerja sama yang baik dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tutur ketua Bawaslu Wonosobo.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bawaslu Kabupaten Wonosobo dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Melalui penandatanganan MoU tersebut, Bawaslu Kabupaten Wonosobo dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo berkomitmen untuk terus membangun kolaborasi, khususnya dalam penguatan demokrasi, pendidikan politik masyarakat, pencegahan politik uang, serta program-program lain yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Wonosobo.