Bawaslu Wonosobo Perkuat Konsolidasi Demokrasi dan Siapkan Agenda Padat Ramadan

Wonosobo - Bawaslu Kabupaten Wonosobo menggelar kegiatan Monday Spark ke – 5 pada Senin, (23/02/2026) di ruang rapat kantor Bawaslu Kabupaten Wonosobo. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh pimpinan dan staf sebagai forum koordinasi internal dalam menghadapi agenda kelembagaan yang semakin padat, khususnya selama bulan Ramadan.

Rapat dibuka oleh Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat, Nasir Salasa yang menekankan pentingnya koordinasi yang matang. Ia menyampaikan bahwa dalam waktu dekat, berbagai kegiatan akan dilaksanakan secara maraton, baik kegiatan internal maupun yang melibatkan pihak eksternal. Oleh karena itu, pembagian tugas harus tertata dengan baik agar seluruh agenda dapat berjalan optimal dan profesional.

Selanjutnya, Ketua Bawaslu Kabupaten Wonosobo, Ir. Sarwanto Priadhi, menyampaikan arahan terkait penguatan konsolidasi demokrasi. Ia menegaskan bahwa konsolidasi demokrasi merupakan amanat dari Bawaslu RI untuk menunjukkan kepada para pemangku kepentingan bahwa Bawaslu bukan hanya sebagai lembaga pengawas, tetapi juga hadir untuk mengawal demokrasi secara berkelanjutan, termasuk pasca pelaksanaan pemilu.

Menurutnya, publikasi kegiatan harus dilakukan secara maksimal agar masyarakat memahami peran strategis Bawaslu. Konsolidasi telah dimulai dengan partai politik, NGO/LSM, serta berbagai pihak eksternal lainnya. Bahkan, ia menyebutkan bahwa tidak semua kabupaten telah melaksanakan langkah tersebut.

Dalam waktu dekat, Bawaslu Kabupaten Wonosobo dijadwalkan melaksanakan konsolidasi demokrasi bersama Partai Golkar pada hari Selasa. Selain itu, terdapat dua partai politik yang telah mengonfirmasi penjadwalan ulang kegiatan. Agenda lain yang akan dilaksanakan adalah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan UPT Perpustakaan UNSIQ serta dengan NGO Kita Institute. Penandatanganan tersebut direncanakan menjadi bagian dari penutupan rangkaian kegiatan di bulan Ramadan.

Ketua Bawaslu menegaskan bahwa tidak ada hari yang terlewat tanpa kegiatan selama bulan Ramadan. Seluruh jajaran diminta mempersiapkan setiap agenda dengan sebaik-baiknya. Program podcast juga menjadi perhatian khusus, di mana setiap koordinator divisi maupun pimpinan diwajibkan tampil sesuai tema yang telah disesuaikan dengan tugas masing-masing. Selain itu, Bawaslu juga akan menghadirkan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam podcast maupun kegiatan lainnya selama Ramadan sebagai bagian dari penguatan peran kelembagaan di tengah masyarakat.

Pada sesi berikutnya, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Ariantono, menyampaikan bahwa kegiatan pada minggu sebelumnya telah berjalan lancar. Sementara itu, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa, Fitrian Puji Istriatno, menyampaikan bahwa agenda tetap berjalan sesuai rencana, termasuk kegiatan Diskusi ROLASAN (Rabu Obrolan Legal Santai). 

Selanjutnya, Koordinator Divisi Pencegahan, Humas dan Parmas, Dhyan Kartika Wulandari, menyampaikan bahwa padatnya kegiatan di bulan puasa harus disikapi dengan optimisme dan semangat. Terkait MoU, pihaknya akan menindaklanjuti sesuai prosedur, termasuk penjajakan kerja sama dengan pemerintah daerah yang saat ini telah berprogres dan akan mengikuti alur ketentuan yang berlaku.

Ia juga menjelaskan bahwa jadwal podcast Ramadan telah disusun dan tim akan mempersiapkan fasilitasi secara maksimal. Terkait uji petik rencana pleno KPU pada awal April, ia menyampaikan bahwa saran perbaikan dari Bawaslu harus segera dikirimkan ke KPU pada akhir Maret. Selain itu, Bawaslu juga telah kembali menyurati KPU terkait tindak lanjut saran perbaikan pada triwulan IV tahun 2025 yang hingga saat ini belum mendapatkan konfirmasi resmi. Selain itu Kegaiatan yang akan dilaksanakan yakni melaksanakan pendidikan partisipatif kepada anak magang di Bawaslu Kabupaten Wonsoobo yang akan dilaksanakan dalam minggu ini dengan timeline yang telah dibuat. 

Melalui kegiatan Monday Spark ini, Bawaslu Kabupaten Wonosobo menegaskan komitmennya untuk terus mengawal demokrasi secara aktif, membangun sinergi dengan berbagai pihak, serta memastikan seluruh agenda kelembagaan berjalan secara terencana, terukur, dan berdampak bagi publik.