BAWASLU WONOSOBO TARGETKAN CAPAI UKM DI TAHUN 2026

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Wonosobo terus berupaya melakukan penataan organisasi dalam rangka peningkatan kinerja kelembagaan yang optimal sehingga kelak mampu tampil sebagai lembaga pengawas pemilu yang kapabel, profesional, dan independen.  Salah satu upaya yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Wonosobo adalah mempersiapkan diri menjadi Unit Kerja Mandiri (UKM) pada tahun 2026 mendatang.

Bawaslu Kabupaten Wonosobo kini sedang mempersiapkan pengisian jabatan-jabatan di Bawaslu Kabupaten Wonosobo, diantaranya adalah Koordinator Sekretariat (Korsek), Bendahara, dan Kepala Subbagiab (Kasubag).  Adapun jumlah kebutuhan Kasubbag ada 3 yakni Kasubbag Administrasi dan Keuangan, Kasubbag Pengawasan, dan Kasubbag Hukum dan Penanganan Pelanggaran. Jabatan-jabatan tersebut harus diisi dari unsur Pengawai Negeri Sipil (PNS) organik Bawaslu.

Terkait hal itu maka Bawaslu Kabupaten Wonosobo melakukan koordinasi kepada Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat di Pendopo Bupati Wonosobo, Jumat (14/11/2025) lalu.  Adapun tujuan koordinasi itu adalah untuk mendapatkan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagaimana disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Wonosobo Sarwanto Priadhi didampingi Kordiv SDM Bawaslu Kabupaten Wonosobo Nasir Salasa.

"Bawaslu memohon dukungan dan bantuan bapak Bupati agar dapat mencapai status UKM pada tahun 2026.  Untuk menuju ke sana Bawaslu perlu melengkapai pejabat-pejabat yang dibutuhkan yang berasal dari unsur PNS.  Maka kami mohon bantuan Bapak Bupati agar bersedia memfasilitasi tenaga PNS yang bersedia untuk bergabung dengan Bawaslu Kabupaten Wonosobo," terang Sarwanto.

Sementara itu, Nasir Salasa menambahkan bahwa Bapak Bupati merespon dengan baik dan akan membantu mencarikan PNS yang sesuai dengan kriteria kebutuhan jabatan.

"Bapak Bupati mendukung peningkatan status Bawaslu Wonosobo, untuk itu beliau akan membantu memfasilitasi.  Belaiu akan menawarkan kepada PNS yang bersedia menjadi bagian Bawaslu, tentunya beliau mengupayakan yang kapabel dan memenuhi syarat administratif," lanjut Nasir.