Skip to main content

Dag Dig Dug Awasi Pilkada Di Masa Pandemi

Baru saja mulai tancap gas, eh tiba tiba harus injak rem. Itu terjadi pada medio Maret 2020. Tahapan Pilkada yang sudah berjalan sejak Desember 2019. Diputuskan harus ditunda, akibat mewabahnya Corona Virus Disease 19 atau lazim disebut Covid 19.

                Virus yang awalnya ditemukan di Kota Wuhan, Tiongkok akhir 2019 itu, mulai merebak di Indonesia. Pemerintah bersama KPU memutuskan penundaan tahapan Pilkada serentak yang awalnya Pemungutan dan Penghitungan Suara pada 23 September 2020, terpaksa ditunda, karena bencana non alam, Lockdown.

                Situasi makin tidak menentu. Pada 27 Mei 2020 kembali menggelar Rapat Kerja, melibatkan Pemerintah, Komisi II DPR RI, KPU, Bawaslu dan DKPP. Hasilnya, ketuk palu  15 Juni 2020 Pilkada Kembali dilanjutkan. Tentu diikuti sejumlah tahapan berubah. Hari pencoblosan diundur menjadi 9 Desember 2020.

                Kebijakan ini pun, dibarengi dengan kebijakan baru. Dimana secara nasional Virus Corona dinyatakan sebagai bencana nasional non alam. Maka Pilkada yang melibatkan publik, harus mengikuti kaidah hukum sosial yang berlaku, Era New normal. Takaran Kesehatan pun berubah. Di mana ada sejumlah kebijakan juga bagi penyelenggara Pilkada, tak luput Pengawas Pilkada.

                Beberapa kebijakan di antaranya, Penyelenggara wajib mengenakan Alat Pelindung Diri (APD), tiap Pengawas Pilkada wajib melakukan Rapid Test di tiap jenjang tahapan. Misalnya saat akan mengawasi Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih (Mutarlih), Pengawasan Kampanye dan Pengawasan Pungut Hitung. Pengawas Wajib Rapid Test.

                Kebijakan ini, ternyata bikin dag dig dug sejumlah orang. Contohnya, Sapto Panwascam Garung. Pria berusia 44 tahun ini, mengaku secara jujur, begitu ada kewajiban pengawas wajib rapid test di tiap tahapan. Sempat mengalami susah tidur. “Yang saya takutkan, karena jarum suntik. Jujur sejak kecil, saya berani suntik hanya waktu khitan,” ujar Sapto.

                Meski sempat takut, karena kewajiban sebagai penyelenggara Pilkada. Maka tetap dilakukan, hasilnya baik-baik saja.

                Tak hanya soal itu, pengawasan Pilkada di era pandemi juga ada tantangan baru. Karena Bawaslu tidak hanya mengawasi sejumlah kegiatan tahapan. Namun ada kewenangan Bawaslu juga mengawasi tahapan Pendaftaran Pencalonan, Kampanye hingga pungut hitung, harus sesuai Protokol Kesehatan, di antaranya Kampanye tatap muka tidak boleh diikuti lebih dari 50 orang, selain itu Bawaslu harus memastikan ketersediaan sanitasi dan peserta wajib bermasker, bila tidak Prokes, Bawaslu bisa membubarkan.

                Dari sejumlah tahapan tersebut, Bawaslu Kabupaten Wonosobo setidaknya menemukan dan menangani sejumlah pelanggaran. Total selama proses Pilkada Wonosobo 2020, menangani 21 kasus dugaan pelanggaran administrasi. Kemudian pada tahapan Mutarlih, sedikitnya memberikan saran perbaikan kepada KPU sampai dengan 5 kali lebih.

                Dampak pandemi, sejumlah program strategis yang awalnya dirancang oleh Bawaslu Wonosobo juga berubah. Di mana pada program pencegahan, awalnya Bawaslu Wonosobo mentargetkan melakukan pendampingan berdirinya 30 Desa Anti Politik Uang. Kegiatan ini terpaksa tidak bisa berjalan, akhirnya diganti dengan program Pembentukan Keluarga Anti Politik Uang.

                Pendekatan yang digunakan dengan melibatkan Pengawas Desa dan kelurahan (PKD) serta Pengawas TPS dengan cara dor to dor. Pengawas mendatangi tiap  rumah, dengan standard protokol kesehatan. Memastikan dibaginya kartu C6 atau undangan pemilih, mencatat, kemudian megajak tiap keluarga menjadi keluarga anti politik uang. Total sasaran, mencapai lebih 210 ribu pemilih.

Pengawasan di Era Digital

Pandemi memang menantang untuk kreatif, sejumlah kegiatan yang mulanya mengandalkan tatap muka. Mau tidak mau berubah. Bawaslu Wonosobo memaksimalkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat luas dengan talkshow. Melalui media sosial hadir dengan program Ngopi, kemudian juga bekerja dengan sejumlah media masa cetak dan elektonik. Melalui lagu lagu anti politik yang karya komunitas musik Wonosobo, sebulan penuh iklan layanan masyarakat menyapa pendengar. Harapanya akan mengajak kesadaran masyarakat menolak politik uang.

                Hal baru untuk menyokong kualitas pelaporan hasil Pilkada. Bawaslu RI mengembangkan sistem pelaporan pengawasan Pilkada berbasis digital, yakni; Sistem Pengawasan Pemilu (Siwaslu). Melalui aplikasi ini, memungkinkan Bawaslu mengetahui aktifitas hasil pengawasan secara cepat. Karena tiap Pengawas dari TPS, Pengawas Desa/ Kelurahan (PKD), Panwascam dan Bawaslu Kabupaten, menggunakan ponsel pintar yang digunakan, bisa secaradan cepat melaporkan hasil pengawasan.

                Kehadiran aplikasi ini menopang upaya deteksi dini pengawasan, sehingga bisa menjadi bekal dalam melakukan pencegahan dan tindakan yang harus dilakukan oleh Pengawas Pilkada secara berjenjang. Hasilnya, selama pengawasan Pemungutan dan Penghitungan suara Pilkada 2020, bisa tercover secara baik.

                Tak hanya Siwaslu, Bawaslu RI juga pada awal tahapan Pilkada 2020, meluncurkan sistem Pengawasan Form A Digital. Kita tahu, form A merupakan bukti hasil pengawasan di tiap tahapan.  Dengan berbasis digital, tidak hanya mempercepat mengkonirmasi hasil pengawasan di tiap tahapan, namun juga memiliki fungsi pengarsipan hasil pengawasan lebih efektif dan tertata.

                Untuk mewujudkan aplikasi ini berfungsi tentu tidak mudah. Sehingga Bawaslu Kabupaten Wonosobo, secara simultan terus memberikan bekal kepada jajaran pengawas dari tingkat Kabupaten, Kecamatan hingga TPS melalui sejumlah pelatihan dan bimbingan teknis. Kita bersyukur, dengan pelaporan berbasis digital. Semua tahapan Pilkada Wonosobo dari tahap perencanaan hingga pemungutan dan penghitungan suara, bisa berjalan dengan maksimal.

                Sebagai potret memaksimalkan fungsi kehumasan sekaligus keterbukaan informasi Publik. Pada Pilkada Wonosobo 2020, Bawaslu Kabupaten Wonosobo membuat sejumlah program, di antaranya Pojok Pustaka Bawaslu di tiap kecamatan. Melalui sarana ini, diharapkan tiap pengawas bisa belajar dan terus meningkatkan kemampuan literasi kepemiluan. Untuk membekali dalam penyajian data hasil pengawasan kepada Publik.

                Bawaslu Kabupaten Wonosobo juga mewajibkan tiap Panwascam memiliki potral informasi berbasis digital, melalui blog, media sosial agar bisa menjangkau pemilih di wilayahnya. Dalam mengelola informasi, diberikan pemahaman teknis pengelolaan jurnalistik dari cara meliput, menulis hingga menyajikan kepada publik. Langkah ini, tentu untuk mendorong transparansi kerja lembaga sekaligus mendorong partisipasi publik untuk terlibat dalam pengawasan Pilkada.

                Berbagai program dan langkah yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Wonosobo, tentu untuk memaksimalkan kualitas kerja lembaga dalam mengawal dan mengawasi semua tahapan Pilkada Wonosobo sesuai mekanisme dan prosedur. Selain itu, dengan sejumlah program pencegahan, transparansi informasi tujuan besarnya mendorong kualitas partisipasi publik. Saya meyakini, makin besar partisipasi publik dalam mengawasi Pilkada, makin meningkat kualitas demokrasi di Indonesia, khususnya di Wonosobo. Syahdan, Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu. ()