Lompat ke isi utama

Berita

BAWASLU JAWA TENGAH BERTABUR PENGHARGAAN

Bawaslu Kabupaten Wonosobo keluar sebagai Terbaik V Bidang Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Wonosobo keluar sebagai Terbaik V Bidang Pencegahan

Pada penghujung akhir tahun 2025 ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) menyelenggarakan berbagai penilaian terhadap kinerja dan prestasi jajaran Bawaslu, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Penilaian itu menjadi proses evaluasi kinerja kelembagaan selama tahun 2025 dan tentunya menjadi titik tolak peningkatan kinerja di tahun 2026 mendatang.

Saat kegiatan Konsolidasi Nasional Bawaslu RI, 7–10 Desember 2025, bertempat di Mercure Convention Center, Ancol, Jakarta; telah disampaikan hasil penilaian kepemimpinan Bawaslu Provinsi se Indonesia bertajuk Electoral Supervisory Leadership Award (ESLA) 2025.  Hasilnya, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, M. Amin, keluar sebagai Juara Harapan 2. 

Selanjutnya, pada 20 Desember 2025, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah juga meraih tiga penghargaan di bidang kehumasan, masing-masing Terbaik II Konten Terpopuler, Terbaik II Siaran Pers Terbaik, dan Terbaik II Konten Ramah Disabilitas. 

Tidak berhenti sampai di situ, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah juga memborong penghargaan di bidang pengawasan, masing-masing adalah Terbaik I Pengawasan Partisipatif, Terbaik II Pengawasan, Terbaik III Hubungan Antar Lembaga, dan Terbaik V Pencegahan.  Pada kesempatan yang sama, Bawaslu Kabupaten Wonosobo juga turut memperoleh penghargaan sebagai Terbaik V di Bidang Pencegahan.

Atas raihan penghargaan tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Wonosobo, Sarwanto Priadhi menyampaikan rasa syukurnya atas keberhasilan yang diraih Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.  Menurutnya, raihan prestasi itu sebagai bukti kerja keras dan koordinasi yang baik antara provinsi dengan kabupaten/kota.

"Semoga raihan prestasi di tahun 2025 ini akan menjadi modal peningkatan kinerja di tahun 2026 mendatang sekaligus sebagai sinyal kesiapan Bawaslu mengawal proses demokrasi di tahun 2029 mendatang," lanjut Sarwanto.