Bawaslu Wonosobo Gelar Rapat Pleno, Siapkan Penguatan Kelembagaan Bersama Komisi II DPR RI

WONOSOBO – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Wonosobo menggelar Rapat Pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Wonosobo, Sarwanto Priadhi. Rapat yang diikuti seluruh anggota berlangsung di ruang pimpinan Bawaslu Kabupaten Wonosobo, Rabu (20/8/2025).

Dalam rapat tersebut, membahas persiapan Rapat Penguatan Kelembagaan bersama Komisi II DPR RI yang dijadwalkan Sabtu, 23 Agustus 2025 di Front One Hotel Harvest Wonosobo.

Acara akan menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Azis Subekti, M.T. (Anggota Komisi II DPR RI), Masykurudin Hafidz (Tenaga Ahli Bawaslu RI 2017 - 2022), dan Irwan Abdu Nugraha, S.IP., M.Si. (Akademisi UNSIQ). Peserta berasal dari berbagai unsur, mulai dari penyelenggara pemilu, lembaga legislatif, NGO, akademisi, organisasi kemasyarakatan, komunitas, jurnalis, hingga masyarakat umum.

Ketua Bawaslu Kabupaten Wonosobo, Sarwanto Priadhi, menekankan pentingnya kegiatan tersebut sebagai langkah memperkuat kapasitas lembaga pengawas pemilu di daerah.

“Kegiatan ini sangat penting untuk memperkuat internal kelembagaan Bawaslu sekaligus membangun komunikasi dengan berbagai pihak. Apalagi salah satu anggota Komisi II DPR RI, Pak Azis Subekti, merupakan putra daerah Wonosobo sehingga kehadirannya menjadi momentum berharga untuk memberikan perhatian lebih terhadap Bawaslu di daerah,” tegasnya saat ditemui diruangannya.

Sarwanto menambahkan, kegiatan ini bukan hanya sekadar forum diskusi, tetapi ruang strategis untuk membangun sinergi lintas sektor.

“Harapannya dengan adanya kegiatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Wonosobo akan mendapat banyak dukungan, baik dari Komisi II DPR RI, Pemerintah Daerah Wonosobo, maupun elemen masyarakat lainnya. Dukungan itu akan menjadi modal penting bagi kami untuk meningkatkan kualitas kelembagaan sekaligus memperkuat pengawasan pemilu,” imbuhnya.

Dengan penguatan kelembagaan ini, Bawaslu Kabupaten Wonosobo berkomitmen memperkuat peran strategis dalam mengawal demokrasi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu.