Lompat ke isi utama

Berita

Konsolidasi Demokrasi Bersama Bappeda dan NGO Bahas Pembangunan Daerah

Konsol HUT WSB

Ketua Bawaslu Wonosobo, Sarwanto Priadhi (tengah), melakukan konsolidasi bersama Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Wonosobo, Agus Dwiatmojo beserta staf serta Fajar Kurniyasih dan Annisa Setyaningsih dari NGO Kita Institute, Kamis (16/7/2026).

WONOSOBO – Ketua Bawaslu Wonosobo, Sarwanto Priadhi, melakukan konsolidasi bersama Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Wonosobo, Agus Dwiatmojo beserta staf bersama Fajar Kurniyasih dan Annisa Setyaningsih dari NGO Kita Institute dalam agenda konsolidasi demokrasi di Kantor Bawaslu Kabupaten Wonosobo, Kamis (16/7/2026).

Pertemuan tersebut menjadi wadah untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam membangun demokrasi yang partisipatif sekaligus mendukung pembangunan daerah.

Ketua Bawaslu Kabupaten Wonosobo, Ir. Sarwanto Priadhi, menyampaikan bahwa kolaborasi menjadi modal utama dalam membangun kesadaran demokrasi di tengah masyarakat. Menurutnya, Bawaslu terus mendorong lahirnya ruang-ruang dialog yang mampu mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk saling bertukar gagasan.

"Konsolidasi seperti ini penting untuk membangun kesamaan langkah. Bawaslu tidak dapat bekerja sendiri dalam memperkuat demokrasi. Diperlukan dukungan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, media, hingga masyarakat agar nilai-nilai demokrasi semakin mengakar," ujar Sarwanto.

Sekretaris Bappeda Kabupaten Wonosobo, Agus Dwiatmojo, menilai bahwa demokrasi yang sehat akan menciptakan stabilitas yang mendukung pelaksanaan program pembangunan. Ia menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakan merupakan salah satu indikator penting tata kelola pemerintahan yang baik.

"Kolaborasi antarlembaga perlu terus diperkuat agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga dibangun melalui proses yang melibatkan masyarakat. Demokrasi yang berkualitas akan memberikan ruang bagi lahirnya kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan publik," jelas Agus.

Sementara itu, Aktivis NGO Kita Institute, Fajar Kurniyasih, menekankan bahwa masyarakat sipil memiliki peran strategis sebagai mitra kritis sekaligus mitra kolaboratif pemerintah dan penyelenggara pemilu. Menurutnya, komunikasi yang terbuka akan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga negara.

"Organisasi masyarakat sipil dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Dengan komunikasi yang baik, berbagai persoalan dapat didiskusikan secara konstruktif sehingga menghasilkan solusi yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas," ungkap Fajar.

Melalui konsolidasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Wonosobo berharap kerja sama lintas sektor dapat terus diperkuat sebagai upaya membangun budaya demokrasi yang inklusif, partisipatif, dan berintegritas.

Penulis : Humas Bawaslu