Lompat ke isi utama

Berita

BAWASLU JATENG USULKAN 14 BAWASLU KABUPATEN/KOTA JADI SATKER

Ketua Bawaslu Propinsi Jawa Tengah saat membuka Rakor Penguatan Kelembagaan di Magelang, Selasa, 11 November 2025.

Ketua Bawaslu Propinsi Jawa Tengah saat membuka Rakor Penguatan Kelembagaan di Magelang, Selasa, 11 November 2025.

Ketua Bawaslu Propinsi Jawa Tengah, M. Amin, menegaskan bahwa penguatan kelembagaan Bawaslu di tingkat kabupaten dan kota sangat penting untuk segera direalisasikan.  Hal itu karena terkait dengan peningkatan kinerja kelembagaan baik pada masa Non Tahapan maupun pada masa Tahapan Pemilu.

Hal itu disampaikan Amin saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Kelembagaan di Kantor Bawaslu Kabupaten Magelang, Selasa 11 November 2025. Kegiatan itu diikuti oleh para Ketua kabupaten/kota, Kordiv SDMO, dan Kasek/Korsek.  Adapun agenda pembahasan Rakor itu terkait dengan peningkatan status kelembagaan menjadi Unit Kerja Mandiri (UKM) dan Satuan Kerja (Satker).

"Hingga saat ini, terdapat 6 kabupaten/kota yang sudah resmi menjadi Satker.  Sementara  yang telah berstatus sebagai UKM sebanyak 14 kabupaten/kota, sedangkan yang 15 kabupaten/kota lainnya sedang berproses menuju UKM," papar Amin. 

Ditambahkan oleh Amin bahwa sebanyak 14 UKM dari Jawa Tengah itu akan segera diajukan kepada Bawaslu RI untuk ditingkatkan menjadi Satker.  Dengan demikian, kelembagaan Bawaslu di Jawa Tengah akan semakin baik dan diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan profesionalitasnya menuju tahapan Pemilu 2029 mendatang.

Menanggapi pernyataan Ketua Bawaslu Jateng itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Wonosobo Sarwanto Priadhi menyatakan akan segera mempersiapkan diri untuk meningkatkan status kelembagaan menjadi UKM di tahun 2026 mendatang.

"Kami akan tindaklanjuti dengan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Wonosobo agar bisa dibantu untuk memperoleh fasilitasi SDM PNS yang memenuhi kriteria," kata Sarwanto.