PARTISIPASI POLITIK, JALAN DEMOKRASI YANG PENUH TANTANGAN DAN HAMBATAN
Oleh : Sarwanto Priadhi
Tensi politik nasional pada akhir Agustus 2025 cukup meningkat dengan adanya protes sebagian masyarakat atas kebijakan besaran tunjangan para Anggota DPR RI yang dinilai kurang memperhatikan rasa empati mereka terhadap kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapi masyarakat. Gerakan protes masyarakat yang diwakili oleh para mahasiswa, pelajar, buruh dan elemen-elemen masyarakat lainnya tentu menimbulkan “pro” dan “kontra”. Sebagaian masyarakat yang “pro” menilai bahwa protes itu merupakan wujud partisipasi politik masyarakat, sedangkan yang “kontra” pastilah memiliki penilaian lain.
Banyak pertanyaan yang bisa menjadi diskursus masyarakat terkait partisipasi politik, termasuk beberapa pertanyaan mendasar tentang apakah partisipasi politik memberikan manfaat bagi proses berkebangsaan dan berkenegaraan? Mengapa partisipasi politik kadang menakutkan bagi penguasa dan bahkan sebagian bagi masyarakat itu sendiri? Terkait hal itu maka penulis tertarik untuk membedah pengertian partisipasi politik sesungguhnya agar dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi masyarakat secara umum.
Pengertian Partisipasi Politik
Menurut Suharno (2024), partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu pars yang artinya bagian dan capere yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti “mengambil bagian”. Dalam bahasa inggris, partisipate atau participation berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Partisipasi politik sudah sangat sering menjadi bahan pembicaraan publik. Oleh sebab itu, wawasan masyarakat terkait dengan isu-isu politik relevan dan mutakhir semakin meningkat apalagi pada era digital saat ini, media sosial telah menjadi platform penting untuk menyebarkan informasi, memobilisasi dukungan, dan menyuarakan pendapat. Penggunaan media sosial memungkinkan individu untuk terhubung dengan komunitas yang lebih luas, berbagi pandangan, dan menciptakan gerakan sosial yang dapat memberikan dampak nyata. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam organisasi politik, organisasi massa hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan komunitas-komunitas kecil, juga telah menciptakan ruang-ruang partisipasi politik yang luas sehingga mereka dapat berkontribusi dalam advokasi isu-isu tertentu, menyuarakan kepentingan kelompok, dan mengorganisir kampanye untuk meningkatkan kesadaran publik tentang masalah sosial yang perlu perhatian.
Partisipasi politik adalah elemen fundamental dalam sistem demokrasi. Istilah ini mencakup berbagai bentuk keterlibatan individu dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Dengan partisipasi yang aktif, warga negara dapat menyuarakan pendapat, memperjuangkan kepentingan, dan berkontribusi pada perubahan sosial yang diinginkan. Oleh karena itu menurut Hutington dan Nelson yang dikutip oleh Cholisin (2007) partispasi politik adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi juga menjadi salah satu prinsip mendasar dari penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kaidah good governance. Menurut United Nations Develeopment Programs (UNDP), terdapat delapan prinsip good governance dimana prinsip pertamanya adalah partisipasi masyarakat. Melalui good governance, diharapkan dapat membantu mengintegrasikan peran pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat agar pelaksanaannya bisa menjadi lebih efektif, efisien, dan bisa dipertanggungjawabkan.
Bentuk-bentuk Partisipasi Politik
Menurut Huntington dan Nelson, partisipasi politik dapat terwujud dalam berbagai kegiatan atau perilaku, seperti :
- Electoral activity, yaitu kegiatan yang mencakup keterlibatan masyarakat dalam kepemiluan (Pilpres, Pileg, Pilkada, Pilkades)
- Lobbying, yaitu untuk menghubungi pejabat pemerintahan dan pemimpin politik dengan tujuan mempengaruhi keputusan
- Kegiatan organisasi, yaitu kegiatan yang menyangkut partisipasi sebagai anggota dalam suatu organisasi yang memiliki tujuan utama mempengharuhi pengambilan keputusan dari pemerintah
- Contacting (koneksi), yaitu menjalin koneksi dengan pimpinan politik/pemerintahan dengan maksud memperoleh manfaat bagi satu atau sekelompok orang
- Protest, yaitu bentuk partisipasi yang unconventional tapi juga seringkali menjadi bagian penting dalam proses demokrasi
Kepemiluan merupakan bentuk partisipasi politik yang paling mendasar. Melalui pemilihan umum, warga negara memiliki kesempatan untuk memilih wakil mereka dan menentukan arah kebijakan pemerintahan. Suara individu sangat berarti, karena setiap pemilih berpotensi mengubah hasil pemilihan. Di negara-negara demokratis, pemungutan suara bukan hanya sekadar hak, tetapi juga kewajiban moral yang mendasari kepercayaan dan legitimasi pemerintah.
Manfaat Partisipasi Politik
Manfaat partisipasi politik sangat beragam. Keterlibatan aktif warga negara mendorong akuntabilitas, karena pemimpin harus mempertanggungjawabkan keputusan mereka kepada publik. Akuntabilitas ini tidak hanya terbatas pada pemilihan umum, tetapi juga melibatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan kebijakan dan program pemerintah.
Partisipasi yang luas dalam proses politik juga akan memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat, sehingga memperkuat legitimasi demokrasi. Ketika warga merasa terlibat, mereka juga merasa memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan yang berdampak pada hidup mereka, meningkatkan rasa memiliki dan solidaritas di antara anggota masyarakat.
Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik
Partisipasi politik dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks, yang meliputi aspek individu, sosial, ekonomi, dan politik. Berikut adalah faktor yang secara signifikan memengaruhi partisipasi politik :
Faktor Sosial dan Demografi :
a. Status Sosial-Ekonomi: Orang dengan status sosial-ekonomi yang lebih tinggi cenderung memiliki akses yang lebih besar ke sumber daya politik dan informasi, yang dapat meningkatkan partisipasi politik mereka
b. Pendidikan: Individu dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu politik, serta mungkin lebih cenderung untuk terlibat dalam proses politik
c. Usia dan Gender: Pemilih muda sering kali kurang berpartisipasi dibandingkan dengan pemilih yang lebih tua, sementara perbedaan partisipasi politik juga dapat terlihat berdasarkan gender, meskipun tren ini dapat bervariasi di antara budaya dan negara
Faktor Politik dan Institusional :
a. Sistem Politik : Karakteristik sistem politik, seperti keberadaan partai politik yang kuat atau lemah, tingkat desentralisasi, dan struktur pemerintahan, dapat memengaruhi tingkat partisipasi politik
b. Pemilihan dan Kampanye : Proses pemilihan yang transparan dan kampanye yang adil dapat meningkatkan partisipasi politik dengan mendorong partisipasi aktif dari warga negara
c. Kepuasan terhadap Pemerintah : Tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah dan pemimpin politik dapat memengaruhi minat dan motivasi individu untuk berpartisipasi dalam proses politik.
Faktor Psikologis dan Motivasi :
a. Efikasi Politik: Keyakinan individu tentang kemampuannya untuk memengaruhi proses politik, yang dapat memotivasi atau menghambat partisipasi politik mereka
b.Kepentingan Politik: Tingkat minat dan perhatian individu terhadap isu-isu politik tertentu juga dapat mempengaruhi tingkat partisipasi politik mereka.
Faktor Kultural dan Nilai :
a. Nilai Demokrasi: Budaya politik yang memprioritaskan nilai-nilai demokrasi, seperti kebebasan berbicara, partisipasi aktif, dan keterlibatan politik yang adil, cenderung mendorong partisipasi politik yang lebih besar
b. Norma Sosial: Ekspektasi sosial terhadap partisipasi politik juga dapat mempengaruhi partisipasi individu, karena mereka cenderung untuk menyesuaikan perilaku mereka sesuai dengan norma sosial yang ada.
Faktor Teknologi dan Akses Informasi :
a. Akses terhadap Teknologi dan Media: Akses yang mudah dan luas terhadap teknologi informasi, media massa, dan media sosial dapat memberikan platform bagi warga negara untuk terlibat secara aktif dalam proses politik
b. Akses Informasi Politik: Akses yang adil terhadap informasi politik memainkan peran penting dalam membentuk kesadaran politik dan partisipasi politik.
- Faktor Ekonomi Kondisi ekonomi yang buruk atau kemiskinan dapat mengurangi kemampuan individu untuk terlibat dalam kegiatan politik, karena mereka mungkin lebih fokus pada kebutuhan dasar mereka daripada masalah politik.
Memahami faktor-faktor ini penting untuk merancang kebijakan yang mendorong partisipasi politik yang lebih luas dan inklusif di masyarakat. Faktor-faktor itu saling terkait dan kompleks, dan perubahan pada salah satu faktor dapat memengaruhi tingkat partisipasi politik dalam masyarakat. Oleh karena itu, mempertimbangkan faktor-faktor itu sangat penting untuk memperkuat partisipasi politik dan memperkuat demokrasi.
Tantangan & Hambatan
Saat mengimplementasikan partisipasi politik, selalu ditemui berbagai tantangan yang menghambat keterlibatan warga. Banyak orang yang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang sistem politik dan proses pemilihan, yang dapat menyebabkan apatis.
Pendidikan politik yang minim dapat membuat individu merasa tidak berdaya dan skeptis terhadap kemampuan mereka untuk mempengaruhi perubahan. Selain itu, ketidakpercayaan terhadap institusi politik dan keyakinan bahwa suara individu tidak berpengaruh juga menjadi alasan mengapa banyak yang enggan berpartisipasi.
Diskriminasi terhadap kelompok tertentu, seperti wanita, minoritas etnis, atau kelompok yang terpinggirkan, juga mengurangi tingkat partisipasi. Sering kali, kelompok-kelompok ini menghadapi hambatan struktural yang membatasi akses mereka ke proses politik, baik melalui kebijakan yang tidak mendukung maupun melalui tekanan sosial. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan yang inklusif dan memberdayakan bagi semua individu sangat penting untuk meningkatkan partisipasi politik secara keseluruhan. Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa langkah dapat diambil.
Pertama, pendidikan politik yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban warga negara, serta proses politik, sangat penting. Hal ini dapat dilakukan melalui program pendidikan formal di sekolah dan inisiatif di komunitas.
Kedua, kampanye kesadaran tentang pentingnya partisipasi politik juga perlu dilakukan untuk menginformasikan masyarakat tentang cara terlibat dan dampak dari keterlibatan tersebut.
Ketiga, menciptakan ruang aman bagi individu untuk mengekspresikan pendapat tanpa takut akan reperkusi sangat penting untuk mendorong keterlibatan lebih banyak orang. Ini dapat dilakukan melalui dialog terbuka dan forum diskusi yang mengedepankan inklusivitas.
Keempat, memanfaatkan teknologi untuk menyebarluaskan informasi dan memperluas akses kepada berbagai kelompok masyarakat bisa menjadi cara efektif untuk meningkatkan keterlibatan.
Kesimpulan
Tulisan ini disusun sebagai tambahan pengetahuan bagi para pihak agar masing-masing dapat jernih memandang dan menilai partisipasi politik yang merupakan sebuah keniscayaan dalam proses demokrasi kita. Namun demikian, kita juga perlu mengelaborasi pemahaman demokrasi yang universal itu dengan nilai-nilai ideologi Pancasila agar penyelenggaraan demokrasi dan partisipasi politik masyarakat tetap dalam rel yang benar, rel yang sejati sebagaimana fondasi berbangsa dan bernegara kita yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawarakatan perwakilan.